Pengaruh Deletasi Pada Jalan Rabat Beton Sebagai Salah Satu Cara Meminimalkan Pemeliharaan

Latar belakang

Dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Dilapangan Khususnya Jalan Rabat Beton Perlu adanya kesiapan-kesiapan yang harus diperhatihan dan dipersiapkan sehingga hasil pelaksanaan dilapangan dapat maksimal. Dalam Musyawarah Pra-pelaksanaan biasanya dibahas terkait dengan persiapan tersebut mulai : Persiapan Tenaga Kerja, Penjelasan Desain, Jadwal Trial atau membuat contoh/uji Coba dan sebagainya terkait dengan pelaksanaan. Hal-hal yang kelihatannya sepele dan mudah namun sering kali dilupakan adalah Pemberian Deletasi/Pemutusan Antar Rabat Beton sesuai dengan Rencana, tentunya perlu adanya pemahaman dan penyadaran kepada Tukang/Pelaksana dilapangan tentang Apa itu Deletasi, Manfaat serta kelebihan mengapa perlu dipasang deletasi, selain dari Keuntungan tentunya juga ada dampak dari hasil pemasangan deletasi pada pelaksanaan Jalan Rabat Beton, Adapun Keuntungan Deletasi Adalah : Mengurangi Keretakan Secara Memanjang, Mempermudah dalam pengendalian perhitungan Bahan, Alur untuk pemuaian, ringan dalam pemeliharaan (yang rusak saja yang dibenahi), sedang Kerugian : Papan Begesting Tambah Banyak, Jika tidak hati-hati dalam melepas akan retak bagian atasnya, Pekerjaan harus Hati-hati Nah dari perbandingan yang ada nanti bisa menjawab Perlu tidaknya dalam perencanaan diberi Deletasi/Pemutus.

Deletasi Memanjang dan Melintang ≤1,5 cm

 Gbr. Gambar Deletasi Pada Jalan Rabat Beton

Tujuan

Dengan pemberian Deletasi Pada Rabat Beton kami berharap Hasil Pelaksanaan Dilapangan Dapat dikerjakan dengan baik dan pelaku lebih mudah dalam rangka pengendalian jika dilakukan dengan benar/riil (Campuran sesuai) dilapangan adapun fungsi Deletasi Pada Jalan Rabat Beton ini adalah Sebagai Berikut :

1. Deletasi Mengurangi Terjadinya Keretakan Yang Memanjang
2. Deletasi harus dipasang sampai Dasar /Tidak boleh Setengah (Tidak Putus)
3. Memudahkan dalam pengendalian/ Penghitungan Volume oleh TPK
4. Memudahkan dalam Pemeliharaan Jika Terjadi Kerusakan (Biaya dapat diminimalkan)
5. Sebagai alat kontrol kestabilan penggunaan material/perbandingan campuran hasil trial uji coba terhadap hasil kegiatan dilapangan (dilakukan secara benar sesuai dengan realita)

Suatu kebutuhan Dalam Pengendalian

 Gbr. Opname Lebar Jalan                 Gbr. Opnam Tebal Jalan

Dalam rangka penerapan dilapangan pemakaian deletasi masih sesuai dengan selera masing masing (tidak sesuai dengan Mekanisme dan Anjuran yang diperlakukan) padahal ini justru merugikan dalam pelaksanaan jika tidak dilakukan secara benar. Dan Kembali kepada pelaku itu sendiri dalam pelaksanaannya.

Tahapan dalam Kegiatan

Dengan adanya permasalahan terkait dengan kendala lapangan dalam pelaksanan Jalan Rabat beton dimana ada beberapa yang mengalami retak secara memanjang di beberapa Titik setelah kita cek deletasi ada tapi tidak sampai Dasar/Putus, sehingga fungsi dari deletasi akibat dari keretakan tidak berpengaruh. Namun demikian Deletasi hanya salah satu Faktor kecil yang mempengaruhi, ada faktor lain juga yang berpengaruh terhadap Kerusakan : Campuran Tidak sesuai, Tonase yang melebihi, badan jalan yang belum stabil, tanah gerak dan lainsebagainya namun demikian, Tentunya dengan adanya inovasi walau dalam bentuk sekecil apapun asal tidak melanggar aturan/mekanisme dari program bisa diterapkan. 

Sebuah Inovasi Pengendalian

Mengingat Deletasi dalam sebuah perencanaan penting, namun juga tergantung dari perencana, artinya disepakati atau tidaknya terkait ukuran hanya sebagai salah satu alternatif dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan dilapangan.Tentunya perlu teman-teman FT pendamping menguji untung dan ruginya (Manfaat Atau Tidaknya)

Penutup

Jangan berhenti berupaya ketika menemui kegagalan. Karena kegagalan adalah cara Tuhan mengajari kita tentang arti kesungguhan. Dan Orang yang cemerlang melihat setiap halangan sebagai peluang untuk mengasah potensi, disaat orang lain menganggap setiap halangan sebagai alasan yang menyebabkan kegagalannya......

MEMBANGUN SINERGI, MENGEMBANGKAN POTENSI Inisisasi Pengolahan Lele Sebagai Produk Unggulan Kecamatan KEGIATAN PAGUYUBAN SPP KECAMATAN GENENG

Lokasi Kecamatan Geneng berada di sebelah selatan Kota Kabupaten Ngawi merupakan daerah dataran rendah dengan jumlah desa 13 desa, jumlah penduduk 55.193 jiwa yang terdiri dari 25.317 jiwa penduduk perempuan dan 29.876 jiwa penduduk laki-laki, jumlah KK 13.518, jumlah Rumah Tangga Miskin 9.434, luas wilayah kecamatan Geneng adalah 2.895,87 Ha. Salah satu nilai tambah dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) adalah kesinambungan produk ekonominya, melalui Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) yang sudah melahirkan kelompok-kelompok pemanfaat. Sampai dengan bulan September 2013, tercatat sebanyak 122 kelompok yang sudah bergabung dengan PNPM-MPd sejak tahun 2009. Kesinambungan kelompok SPP ini tentunya memberikan nilai tambah bagi keberlanjutan SPP melalui proguliran. Disisi lain, bertambahnya kelompok juga memberikan tantangan agar bagaimana kelompok juga terus menjalin kerjasama dengan UPK melalui perguliran tersebut. Salah satu upaya menguatkan kerjasama tersebut dengan berjalannya Paguyuban kelompok SPP.

Beternak Lele adalah salah satu dari beragam usaha perikanan darat yang dikelola oleh masyarakat di kecamatan Geneng, mulai dari usaha pembibitan sampai dengan pembesaran. Namun terbatasnya akses pasaran seringkali membatasi pemasaran produk. Harga yang berfluktuatif dan juga dominasi tengkulak besar pada akhirnya nilai jual yang diterima petani rendah. Bapak Suwaji, seorang petani sederhana dari Dusun Satriyan II Desa Tepas, Kecamatan Geneng salah satunya. Berawal dari kegelisahan akan melimpahnya hasil beternak lele, namun pada saat panen ternyata harga di pasaran jauh dari yang diharapkan. Harapan perolehan pada saat panen tidak sebanding dengan biaya produksi yang sudah dikeluarkan. Bermula dari coba-coba, proses trial dan error yang tidak pantang menyerah akhirnya membuahkan hasil. Melalui Kelompok Pengolahan dan Pemasaran (Poklahsar) pada Kelompok Tani Satriyan II, pak Suwaji telah berhasil mengembangkan beragam produk teknologi pengolahan ikan lele dengan nilai jual yang tinggi. Dari proses ‘trial dan error’ itulah dan dukungan dari kelompok tani yang menaungi, beragam makanan dari lele telah berhasil dikembangkan’ mulai dari abon, keripik sirip, rambak kulit semuanya berbahan ikan lele yang dikemas secara modern sehingga berhasil memikat pasaran.

 Keberhasilan Bapak Suwaji melalui Poklahsar Kelompok Tani Satreyan II juga memberikan inspirasi bagi Paguyuban Kelompok SPP untuk dapat memotivasi kelompok dalam usaha. Memalui pertemuan Paguyuban Kelompok SPP pada tanggal 27 September 2013, UPK juga menghadirkan Bapak Suwaji sebagai salah satu Nara Sumber dalam kegiatan Paguyuban SPP untuk meninisiasikan usaha yang sudah dikelolanya pada kelompok SPP yang ada di Kecamatan Geneng. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya dalam memberikan motivasi dan inspirasi bagi ibu-ibu untuk memulai usaha dengan mendaya-gunakan potensi yang ada disekitarnya, sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Bapak Suwaji.

Paguyuban Kelompok SPP yang merupakan salah satu kegiatan sebagai bentuk penguatan kelompok SPP yang sudah bergabung dengan UPK. Kegiatan ini diharapkan juga mampu memberikan inspirasi dan motivasi bagi pemanfaat SPP untuk mengembangkan usaha yang telah dimiliki. Kegiayan paguyuban kelompok tanggal 27 September 2013 dengan menghadirkan nara sumber pelaku usaha yang berasal dari orang setempat memiliki beberapa nilai strategis:

1. Sebagai upaya menjalin kerjasama dengan kelompok-kelompok lain yang berada di wilayah setempat, sehingga diharapkan mampu bermitra dalam pengembangan kelompok SPP yang sudah berjalan hampir 5 tahun.
2. Melalui nara sumber setempat seperti ini juga diharapkan memberi kemudahan relasi antar pelaku, sehingga upaya menjalin kerjasama dapat ditindak-lanjuti oleh kelompok SPP maupun pemanfaat yang ada didalamnya..
3. Menggugah kesadaran bagi kelompok atau pemanfaat SPP bahwa beragam usaha juga dapat dikembangkan dengan memulai apa yang ada disekitar.
4. Keberhasilan nara sumber juga diharapkan menjadi inspirasi bagi kelompok maupun pemanfaat, baik untuk memulai usaha maupun meningkatkan usaha yang sudah digelutinya bahwa pentingnya keuletan dengan mengoptimalkan produk mulai dari proses olah sampai kemasan.

Keberanian Bapak Suwaji untuk selalu mencoba dan gagal, kemudian mencoba lagi diharapkan mengisisiasi kelompok dan pemanfaat SPP untuk memulai usaha atau mengembangkan usaha yang digelutinya, bahkan bila perlu keluar dari ‘pakem’ yang selama ini dilakukan.

Beberapa kelompok SPP yang sudah eksis dengan konsentrasi pada produk tertentu memang sudah ada, seperti : Kelompok Jamu di Dusun sambirobyong, Desa Geneng yang berkonsentrasi di usaha jamu tradisional atau Kelompok Sejahtera di Dusun Jetak Desa Klitik dengan usaha pembuatan tusuk sate. Namun dengan menghadirkan nara sumber diharapkan dapat memberi inspirasi bagi kelompok lain untuk segera memulai.

Potret Partisipasi Perempuan di Desa Gandong Kecamatan Bringin

Desa Gandong adalah salah satu desa dari empat desa yang secara geografis berada di sebelah utara waduk Pondoh. Waduk Pondoh dibuat untuk memenuhi kebutuhan pengairan pertanian di 4 kecamatan yaitu Kecamatan Bringin, Kecamatan Padas, Kecamatan Pangkur dan Kecamatan Karangjati. Jumlah penduduk Desa Gandong 2.426 orang dengan mata pencaharian masyarakat dari mengumpulkan ranting-ranting kayu di lahan perhutani, menggarap lahan perhutani untuk pertanian.

Perencanaan kegiatan PNPM-MPd Tahun 2012 di Desa Gandong dimulai tanggal 16 Oktober 2012 dengan dilaksanakan kegiatan Musyawarah Desa Sosialisasi Integrasi, jumlah partisipasi masyarakat 57 orang terdiri dari 42 orang laki-laki 15 orang perempuan dan 39 orang dari Rumah Tangga Miskin. Kegiatan Perencanaan berlanjut Sosialisasi dan penggalian gagasan di dusun-dusun yang dilaksanakan dari tanggal 20 Oktober sd. 11 Nopember 2012. 

Wakil-wakil perempuan dari 4 dusun berbondong-bondong untuk memperjuangkan usulannya di Musyawarah Desa Khusus Perempuan yang dilaksanakan tanggal 13 Nopember 2013 dengan jumlah partisipasi 52 orang perempuan yang mempunyai harapan yang sama supaya usulannya bisa dibawa desa untuk dikompetisikan dengan usulan 9 desa yang lainnya saat MAD Prioritas Usulan.

Musyawarah Desa Perencanaan dan Musrenbangdes dilaksanakan tanggal 14 Nopember 2012 dengan partisipasi jumlah 100 orang terdiri dari 48 orang laki-laki, 52 perempuan dan 51 orang dari rumah tangga miskin yang menghasilkan 3 usulan yaitu usulan dari perempuan SPP dan jalan mackadam sedang usulan campuran TPT. Dengan adanya kebijakan baru bagi kecamatan yang UPKnya mempunyai tunggakan lebih dari 10% selama 3 bulan berturut-turut dan mempunyai Idllemoney 10% selama 3 bulan berturut-turut maka kecamatan tersebut tidak bisa menyerap dana SPP sebesar maxsimal 25% dari alokasi BLM yang masuk di kecamatan.

 

Kecamatan Bringin termasuk kategori yang tidak bisa menyerap dana SPP karena mempunya Idllemoney lebih dari 15% secara berturut-turut sehingga alokasi dana SPP dialihkan ke usulan kegiatan Peningkatan Kapasitas. Perencanaan diawali kembali untuk menghasilkan usulan peningkatan kapasitas karena di Dokumen RPJMDes tidak ada usulan tersebut. Sehingga ada penggalian gagasan ulang, MDKP Kapasitas tanggal 22 Maret 2013 jumlah partisipasi 40 orang melibatkan 24 orang dari rumah tangga miskin. Musyawarah Desa Perencanaan Kapasitas dilaksanakan tanggal 22 Maret 2013 dengan partisipasi jumlah 44 orang terdiri dari 4 orang laki-laki, 40 perempuan dan 24 orang dari rumah tangga miskin yang menghasilkan 3 usulan yaitu usulan dari perempuan Membuat Kripik Ikan Nila dan Budidaya Ikan Nila Keramba dan jalan mackadam sedang usulan campuran TPT. 

 

Kegiatan berlanjut dengan verifikasi, MAD Prioritas usulan dan Musrenbangcam dan MAD Penetapan Usulan yang diantaranya memutuskan usulan Desa Gandong yang terdanai adalah usulan Peningkatan Kapasitas Membuat Kripik Ikan Nila dan Budidaya Ikan Nila Keramba. 

Hasil MAD disampaikan ke masyarakat pada Musyawarah Desa Informasi yang dilaksanakan tanggal 11 Juni 2013 dengan jumlah partisipasi 49 orang terdiri dari 32 orang laki-laki, 17 orang perempuan dan 36 orang dari rumah tangga miskin. Musyawarah Desa Pra Pelaksanaan dan Pelelangan  dilaksanakan tanggal 19 Juli 2013 dengan jumlah partisipasi 43 orang terdiri dari 38 orang laki-laki, 21 orang perempuan dan 49 orang dari rumah tangga miskin. 

Setelah administrasi pencairan dana diselesaikan sambil menunggu pencairan dana TPK segera mulai pelaksanaan kegiatan TPT yang direncanakan dalam waktu 3 bulan bisa diselesaikan. 

Usulan Peningkatan Kapasitas Pelatihan Membuat Kripik Ikan Nila sudah dilaksanakan tanggal 10 dan 11 September 2013 dengan narasumber dari Dinas Perikanan.

Kaum perempuan juga ikut bekerja dengan giat sebagai pekerja untuk bisa mewujudkan usulan TPT yang telah lama diharapkan segera dibangun. Sampai ditulisnya Best Praktise ini kegiatan TPT masih dalam proses pengerjaan, progres penyerapan dana 40 % dan progres kegiatan TPT 70%. 

Ditulis oleh : 

Tri Binawati

FK Bringin

Perempuan Dalam Partisipasi Program PNPM MPd di Kecamatan Paron

Proses Musyawarah Partisipasi Perempuan

Ngawi Berjuang......Ngawi Ramah...........dan Ngawi Membangun.....                              

Mungkin inilah slogan yang sering kita jumpai apabila kita berkunjung atau singgah diKabupaten Ngawi Jawa Timur. Ya memang tidak berlebihan rasanya apabila slogan tersebut kita tinjau dengan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten Ngawi, dan salah satunya adalah dengan memaksimalkan kinerja disemua sektoral termasuk dengan Program Nasional Pembangunan Masyarakat Mandiri Perdesaan ( PNPM – MP ). 

Hal ini dilakukan karena mengingat salah satu dari visi dan misi dari PNPM – MP itu sendiri adalah mewujudkan masyarakat perdesaan yang mandiri dan sejahtera. Maka dari itu Pemerintah kabupaten memberikan dukungan sepenuhnya terhadap progran tersebut demi menjadikan kehidupan masyarakat Ngawi lebih baik dan makmur untuk kedepannya.

Seiring dengan itu semua maka kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan terutama diKecamatan Paron, Kabupaten Ngawi juga terus berpacu dan meningkat, termasuk dalam hal tingkat partisipasi perempuan, baik dalam dalam hal perencanaan maupun pembangunan sarana prasarana seperti pembangunanan jalan maupun talud.

Di Kecamatan Paron sendiri untuk Tahun 2012 ini pembangunan sarana prasarana yang melibatkan banyak perempuan didalamnya antara lain : pembangunan Talud didesa kebon dan pembangunan jalan telford didesa Babadan. Adapun dari tingkat kesejahtraan memang semuanya yang berpartisipasi masuk dalam katagori Rumah Tangga Miskin, sebagaimana juga tujuan dari PNPM MP itu sendiri yakni “ Mewujudkan Masyarakat yang Mandiri dan sejahtera “

Namun demikian itu semua juga tak lepas dari peran serta semua pelaku maupun stake holder yang terkait, karena memang tidak mudah untuk menggerakkan peran serta masyarakat terutama mereka dari kalangan Rumah Tangga Miskin untuk ikut serta berpartisipasi dalam suksesnya program tersebut.

Secara umum Laju pembangunan, perubahan sosial di dalam struktur masyarakat adalah sebuah fenomena yang harus disikapi dengan sebaik mungkin. Masyarakat yang tak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut menjadi tersingkir dari sistem yang berubah. Alih-alih tuntas memecahkannya, kini wajah Indonesia justru diwarnai peningkatan jumlah masyarakat yang papa. Memang, data resmi pemerintah yang dirilis oleh BPS tampaknya membuktikan lain. Pada 2007-2010, ekonomi nasional bertumbuh dan jumlah masyarakat miskin turun. Namun, realitas terkini masyarakat di perdesaan menampakkan wajah kemiskinan dalam wujudnya yang paling telanjang dalam bingkai kehidupan.

Tinggal diamkah pemerintah Kabupaten Ngawi melihat itu? Tidak! Pemerintah telah banyak merealisasikan program penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan skenario pemerintah, penanggulangan kemiskinan terbagi atas tiga cluster, yaitu: (1) cluster bantuan dan perlindungan sosial, (2) cluster pemberdayaan masyarakat, dan (3) cluster pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Untuk cluster kedua, pemerintah mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan sejak 2007.

PNPM Mandiri Perdesaan mengupayakan tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin di perdesaan. Masyarakat dianggap sejahtera ketika kebutuhan dasarnya terpenuhi dan masyarakat dianggap mandiri ketika masyarakat: (1) mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, (2) mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, dan (3) mampu mengelola segenap sumber daya tersebut untuk mengatasi kemiskinan.

Upaya PNPM Mandiri Perdesaan tersebut dapat dicapai dengan cara pendekatan multidisiplin yang berdimensi pemberdayaan. Tentu saja, pemberdayaan yang tepat, yang memadukan tiga aspek pemberdayaan, yaitu penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan. Lalu, bagaimana potret pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan? Benarkah seindah konsepnya? 

Sering saya jumpai juga dalam banyak kesempatan munculnya stigma bahwa PNPM adalah “program pemerintah ... yang membagi-bagi uang pembangunan ke desa”. Hal inilah yang menjadi salah satu sebab kemunculan kelas menengah-bawah. Sama halnya dengan pemilihan langsung kepala daerah dan presiden, PNPM memberikan keuntungan cukup besar bagi segelintir orang yang terlibat langsung di dalamnya. Pendapatan yang mereka peroleh selama program berlangsung cukup membawa mereka untuk menduduki kelas baru dalam struktur sosial masyarakat, yaitu kelas menangah. Namun tentu saja, oleh sebab sifatnya yang serta merta dan sementara, kelas menangah ini belum berkualitas. Mereka sejatinya “naik kelas” hanya dalam angka kuantitatif, karena dalam jangka sementara mereka telah mampu membiayai kehidupan mereka minimal 2-4 dollar AS per kapita per hari atau sekira Rp540.000-Rp1.100.000 per orang per bulan. Artinya, mereka rawan tergelincir jadi miskin kembali ketika program atau keterlibatan mereka di dalam program berakhir.

Kenyataan itu menjelaskan tak adanya korelasi antara pertambahan jumlah warga kelas menengah dan penurunan sikap apolitis, sentimen, perilaku kekerasan, dan fundamentalisme. Kelas menengah tengah dan atas biasanya melawan sikap-sikap tersebut, karena bagi mereka sikap-sikap tersebut akan membahayakan posisi ekonomi dan sosial mereka. 

Harus kita akui bahwa hal itu merupakan kenyataan. Di sebagian wilayah penerima dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan, pelaku cenderung mengarahkan pilihan masyarakat kepada usulan-usulan pembangunan prasarana (pembangunan jalan, jembatan, gedung, dll.). Tak peduli lagi meski prasarana tersebut sebenarnya kurang bermanfaat terutama bagi masyarakat miskin. Sebagian pelaku hanya mengutamakan keuntungan pribadi yang dapat diperoleh dari dana sisa pembangunan prasarana. Kepentingan masyarakat miskin dianggap sepi. Prinsip dan kode etik program dianggap mimpi. Namun, akankah kondisi ini terus kita biarkan?

Pelaku PNPM dan segenap masyarakat harus menginsafi sepenuhnya pentingnya membangun desa dengan menumpukannya pada pembangunan manusia. Demikianlah salah satu prinsip atau nilai dasar pemberdayaan yang seharusnya menjadi landasan dalam setiap keputusan maupun tindakan yang diambil oleh masyarakat. Berdasarkan prinsip tersebut, hendaknya masyarakat lebih memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia daripada pembangunan fisik semata.

Kita semai kesadaran tersebut ke dalam sanubari masyarakat. Kita sadarkan mereka bahwa yang terpenting justru mengupayakan pendanaan atas usulan-usulan yang berdampak langsung pada kebutuhan dasar masyarakat berkelanjutan. Usulan pendidikan bukan berarti prasarananya yang harus terus dibangun, tetapi beasiswanya, mutu pendidiknya, mutu bacaannya, dan seterusnya. Terus utamakan usulan-usulan yang berdampak pada peningkatan kapasitas dan pendayagunaan, misalnya pelatihan kewirausahaan. Ini akan selaras dengan pemberian pinjaman modal dari Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP). Akhirnya pinjaman tak hanya untuk konsumsi, tetapi benar-benar manfaat bagai pertumbuhan ekonomi di perdesaan.

 “ Sebaik – baik manusia adalah mereka yang memberi manfaat  “   By : Hamdan Hafizhulloh, S.T   

Progres Kegiatan Desember 2011

EXECUTIVE SUMMARY

Kabupaten      : NGAWI Periode :  Desember  2011

A.     Gambaran Umum

Kabupaten Ngawi mempunyai luas wilayah 1.298,58 km2 terdiri atas 19 kecamatan ( 213 desa dan 4 kelurahan) dengan jumlah penduduk 882.221 jiwa, dimana sebanyak 90.118 jiwa (10,2%) tergolong miskin (data BPS Raskin 2009). Dalam kerangka pengentasan kemiskinan di Kabupaten Ngawi banyak program dilaksanakan saat ini diantaranya ADD, Gerdu-Taskin, PKH, PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), dll.